BAB V

ISD BAB V

  1. Sebutkan sifat-sifat negara ?

 

Jawab :

 

  • Sifat monopoli

Monopoli berasal dari kata ³mono´ yang artinya satu dan ³poli´ yang artinya penguasa, jika sifat monopoli dikaitkan dengan Negara adalah suatu hak tunggal yang dilakukan oleh negara untuk berbuat atau menguasai sesuatu untuk kepentingan dan tujuan bersama. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini Negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarkluaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat dan dapat membahayakan posisi suatu kekuasaan. Misalnya, Pemerintah mencanangkan Indonesia Sehat 2010. Itu berarti Warga Negara Indonesia harus berpartisipasi agar tercapai.

  • Sifat memaksa

Sifat memaksa artinya bahwa negara mempunyai kekuatan fisik secara legal agar tercapai ketertiban dalam masyarakat dan mencegah timbulnya anarkhi. Dengan ditaatinya peraturan perundang-undangan, penertiban dalam kehidupan bermasyarakat dapat tercapai serta dapat pula mencegah timbulnya anarki. Saran dalam pencapaian hal tersebut tidak luput dari kinerja polisi, tentara yang bertugas menjaga pertahan dan keamanan serta alat penjamin hukum lainnya. Organisasi dan asosiasi yang lain dari Negara juga mempunyai aturan-aturan yang mengikat, akan tetapi aturan-aturan yang dikelurkan oleh Negara lebih mengikat penduduknya.

Dalam masyarakat yang bersifat homogen dan ada consensus nasional yang kuat mengenai tujuan-tujuan bersama, biasanya sifat paksaan itu tidak begitu menonjol, akan tetapi di Negara-negara baru yang kebanyakan belum homogen dan konsensus nasionalnya kurang kuat, sering kalli sifat paksaan ini akan lebih tampak. Dalam hal iinegara demokratis tetap disadari bahwa paksaan hendaknya dipakai seminimal mungkin dan sedapat-dapatnya dipakai persuasi (menyakinkan). Lagi pula pemakaian paksaan secara ketat, selain memerlukan organisasi yang ketat, juga memerlukan biaya yang tinggi

Contoh sifat memaksa antara lain adalah setiap warga wajib membayar pajak, menaati peraturan lalu lintas serta peraturan hukum lainnya. Jika mereka melanggar hokum dan ketentuan Negara, maka aparat Negara (polisi dan kejaksaan) dapat memaksa warga Negara untuk tunduk pada hukum, baik dengan memberikan sanksi pidana maupun kurungan ataupun penjara.

  • Sifat Mencakup Semua

Sifat untuk semua berarti semua peraturan perundang-undangan yang berlaku (misalnya keharusan membayar pajak) adalah untuk semua orang tanpa kecuali. Keadaan demiian memang perlu, sebab kalu seseorang dibiarkan berada di luar lingkup aktivitas Negara, maka usaha Negara kea rah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal, atau dapat menganggu cita-cita yang telah tercapai. Lagi pula, menjadi warga negar tidak berdasarkan kemauan sendiri (involuntary) dan hal ini berbeda dengan asosiasi di mana keanggotaan sukarela. Misalnya, dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 berisi tentang kebebasan memilih agama. Hal itu berarti, semua Warga Negara Indonesia berhak memilih agama dan kepercayaannya masing-masing tanpa adanya paksaan.

  • Sifat totalitas

Segala hal tanpa terkecuali menjadi kewenangan negara. Contoh : semua orang harus membayar pajak, semua orang sama di hadapan hukum dan lainnya.
Negara merupakan wadah yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan bakat dan potensinya. Negara dapat memungkinkan rakyatnya maju berkembang melalui pembinaan.

 

 

  1. Sebutkan 2 bentuk negara ?

 

Jawab :

1. Negara kesatuan : Suatu negara yang mereka dan berdaulat, yang berkuasa satu pemerintah pusat yang menatur seluruh daerah secara totalitas. Bentuk negara ini tidak terdiri atas beberapa negara, yang menggabungkan diri sedemikian rupa hingga menjadi satu negara yang negara-negara itu mempunya status bagian-bagian. Negara Kesatuan dapat berbentuk yaitu :

A. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, dimana segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur dan diurs oleh pemeintah pusat dan daerah-daerah tinggal melaksanakannya.

B. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, dimana kepala daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah swatantra.

 

2. Negara Serikat (Federasi) : Suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat itu. Negara-negara bagian itu asal mulanya adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri. Dengan menggabungkan diri dengan negara serikat, berarti ia telah melepaskan sebagian kekuasaanna dengan menyerahkan kepada negara serikat itu. Kekuasaan yang diserahkan itu disebutkan satu demi satu (limiatif) yang merupakan delegated powers (kekuasaan yang didelegasikan). Kekuasaan Asli ada pada negara bagian karena berhbungan langsung dengan rakyatnya. Penyerahan kekuasaannya kepada negara serikat adalah hal-hal yang berhubungan dengan hubungan luar negeri. Pertahanan Negara, Keuangan, dan urusan Pos. Dapat juga diartikan bahwa bidang kegiatan pemerintah federasi adalah urusan-urusan selebihnya dari pemerintah negara-negara bagian (residuary powers).

 

studi kasus :

 

ICW Nilai Inpres Mafia Pajak dan Hukum Kian Terabaikan

 

JAKARTA–MICOM: Instruksi presiden tentang mafia pajak dan hukum kian terabaikan akibat banyaknya isu yang mengemuka ke publik. Lalu, muncul skema pengalihan isu untuk  mengatur perhatian publik agar pengungkapan kasus korupsi lamban, dan tak berjalan.
Hal ini diungkapkan Peneliti Hukum Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz saat ditemui di kantor YLBHI Jakarta, Senin (21/3).
“Hingga kini tidak ada hasil konkretnya,” tutur Donal. Ia juga menyayangkan Inpres tersebut tidak mampu membongkar mafia pajak dan hukum.
Menurutnya, semua pihak terlibat kasus mafia pajak dan hukum. Polri, lanjutnya, tidak mampu menyeret oknum kejaksaan, begitupun sebaliknya. “Potensi sandera menyandera itu tinggi, khususnya kasus Gayus,” terangnya.
Ia berpendapat  ada skema pengalihan isu untuk  mengatur perhatian publik agar pengungkapan kasus korupsi lamban, dan tak berjalan. “Paling parah saat isu koalisi dan reshuffle kabinet,” tegasnya.
“Dari koalisi, terus diperpanjang dengan reshuffle, dan lanjut ke soal PKB,” tukas Donal.
Ia lantas berpendapat, inpres yang dikeluarkan pada medio Januari kemarin seharusnya itu lebih konkret lagi. “Kalau normatif kan sudah ada UU,” tegasnya.
Andai Presiden serius ungkap mafia pajak, lanjutnya, seharusnya ia meminta hasil pemeriksaan selama ini. “Hasil pemeriksaan kode etik para jenderal, dari kejaksaan, petinggi di Dirjen Pajak, itu harus diumumkan ke publik,” tandasnya.
Sampai sejauh ini, ia menilai inpres mengenai mafia pajak kian susah mengungkap dalang di baliknya. Karena itu, ia mengimbau agar hasil pemeriksaan baik di Kejaksaan, Kepolisian, maupun di Dirjen Pajak wajib diumumkan, kendati banyak isu lain yang merebak dan menyita perhatian. (*/OL-11)

 

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/03/03/212028/16/1/ICW-Nilai-Inpres-Mafia-Pajak-dan-Hukum-Kian-Terabaikan

 

 

OPINI :

Menurut saya sifat negara itu mutlak / penuh karena kebanyakan dari negara negara di dunia menganut paham ini,tp sebagai warga negara yang baik kita harus selalu membela negara kita sendiru,karena kita berada disuatu negara yang menjamin kita

Di negara Indonesia sendiri juga menganut paham demokrasi ,yaitu paham yang menjamin warga negaranya untuk mengemukakan pendapat warga negaranya

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s